Ruang laktasi adalah salah satu ruang rumah sakit yang paling mudah diceklis di atas kertas dan paling sering gagal saat ditelusuri surveyor. Penyebabnya bukan ketidaktahuan, melainkan dua hal yang berjalan bersamaan: dasar hukum penyediaannya berubah pada 2024 sementara hampir semua pedoman internal masih mengutip peraturan lama, dan spesifikasi teknisnya tersebar di dokumen yang bukan dokumen bangunan rumah sakit. Artikel ini menata ulang keduanya: aturan mana yang sekarang berlaku, angka apa yang sah dikutip, dan bagian mana yang memang tidak diatur sehingga harus diputuskan sebagai keputusan desain.
Dasar hukum yang berubah: PP 33/2012 sudah tidak berlaku
Mayoritas pedoman ruang ASI di rumah sakit, termasuk SK dan panduan internal yang kami temui di dokumen akreditasi, masih menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sebagai dasar hukumnya. Peraturan itu sudah dicabut. Basis data peraturan JDIH Badan Pemeriksa Keuangan mencatat PP 33/2012 berstatus tidak berlaku karena dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, melalui daftar pencabutan pada Pasal 1170.
Materi pengaturannya tidak hilang, hanya pindah rumah. PP 28/2024 memuat kembali hak bayi atas ASI eksklusif sejak lahir sampai usia enam bulan, dengan pengecualian atas indikasi medis atau kondisi ibu tidak ada atau terpisah dari bayi, serta anjuran melanjutkan pemberian ASI sampai usia dua tahun. Kewajiban menyediakan fasilitas khususnya berada pada Pasal 43: pengelola tempat kerja dan penyelenggara sarana umum wajib menyediakan ruang khusus untuk menyusui atau memerah ASI, memberi kesempatan ibu memerah ASI pada jam kerja, dan menyusun peraturan internal yang mendukung ASI eksklusif. Penjelasan pasal itu menyebut fasilitas kesehatan sebagai salah satu contoh sarana umum, sehingga rumah sakit terkena kewajiban ini dua kali: sebagai tempat kerja bagi karyawannya sendiri dan sebagai sarana umum bagi pengunjung.
Konsekuensi praktisnya sederhana tetapi sering diabaikan saat survei: perbaiki rujukan di pedoman internal Anda. Dokumen yang mendasarkan kewajiban pada peraturan yang sudah dicabut tetap bisa lolos pembacaan cepat, tetapi menjadi temuan begitu surveyor atau auditor memeriksa dasar hukumnya. Pola yang sama berlaku pada payung hukum bangunan rumah sakit, yang kami bahas pada ulasan Permenkes 6/2026 tentang standar bangunan dan prasarana rumah sakit.
Permenkes 15/2013 masih berlaku, dan di situlah angkanya
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu awalnya diterbitkan sebagai peraturan pelaksana PP 33/2012. Meski induknya dicabut, basis data regulasi Kementerian Kesehatan masih mencatat Permenkes 15/2013 berstatus berlaku, dan kami tidak menemukan peraturan menteri baru pada 2025 maupun 2026 yang menggantikannya. Sementara itu PP 28/2024 menyerahkan rincian teknisnya kepada peraturan menteri. Posisi paling aman untuk dokumen perencanaan: sebut PP 28/2024 sebagai dasar kewajiban dan Permenkes 15/2013 sebagai acuan teknis, bukan salah satu saja.
Dari salinan Permenkes 15/2013 yang tersedia publik, standar ruang yang paling sering dikutip adalah sebagai berikut. Perlu kami nyatakan terbuka: naskah resmi di JDIH Kementerian Kesehatan tidak dapat kami akses langsung saat penulisan, sehingga angka di bawah berasal dari salinan dan rangkuman sekunder dan sebaiknya dicocokkan ke naskah asli sebelum dipakai sebagai dasar kontrak.
- Ukuran minimal 3 x 4 m dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui.
- Pintu yang dapat dikunci serta mudah dibuka dan ditutup.
- Lantai keramik, semen, atau karpet, dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup.
- Kelembapan ruang 30–50 persen, maksimum 60 persen, serta penerangan cukup dan tidak menyilaukan.
- Wastafel dengan air mengalir untuk mencuci tangan dan mencuci peralatan.
- Peralatan penyimpanan ASI: lemari pendingin, gel pendingin, tas pembawa ASI perah, dan sterilisator botol.
- Peralatan pendukung: meja tulis, kursi bersandaran untuk ibu memerah ASI, kit konseling menyusui, media komunikasi informasi dan edukasi, serta bantal penopang.
Dua ketentuan nonfisik ikut dinilai dan sering terlupa karena sifatnya administratif: setiap ruang ASI perlu penanggung jawab, yang boleh sekaligus berperan sebagai konselor menyusui, dan ruang yang sudah ada diberi masa penyesuaian terbatas sejak peraturan itu berlaku. Artinya ruang laktasi bukan sekadar luasan, melainkan layanan dengan pemilik yang jelas.
Yang dinilai surveyor: ruang tersendiri, bukan sudut bersekat kain
Pada akreditasi rumah sakit, ruang laktasi masuk melalui Program Nasional, khususnya program peningkatan kesehatan ibu dan bayi yang mencakup dukungan ASI eksklusif dan rawat gabung. Ini bab yang tidak memberi ruang kompromi karena harus bernilai penuh; rinciannya kami uraikan pada pembahasan PROGNAS akreditasi rumah sakit dan kesiapan ruangnya. Yang dicari saat telusur lapangan adalah ruang tersendiri yang privat dan berkunci, dengan wastafel dan titik listrik untuk pompa ASI. Sudut ruang tunggu yang disekat kain, atau ruang serbaguna yang dipinjam saat ada ibu menyusui, tidak memenuhi maksud ketentuan ini.
Tiga kesalahan penempatan yang paling sering kami temui di denah rumah sakit. Pertama, ruang laktasi diletakkan di dalam atau menempel ke toilet pengunjung dengan alasan ketersediaan air; itu menukar satu kepatuhan dengan masalah higiene dan bau. Kedua, ruang laktasi karyawan dan ruang laktasi pengunjung disatukan, padahal jalur akses dan jam pakainya berbeda. Ketiga, ruang laktasi ditempatkan jauh dari area rawat gabung sehingga ibu pascapersalinan tidak mungkin menggunakannya; kebutuhan ruang di area ini kami bahas pada tulisan tentang standar ruang bersalin dan NICU.
Tata udara dan kenyamanan: bagian yang tidak diatur tabel mana pun
Di sini kejujuran teknis lebih berguna daripada kesan lengkap. Pada salinan standar ventilasi fasilitas kesehatan yang dapat kami akses, kami tidak menemukan baris parameter desain khusus untuk ruang laktasi seperti yang ada untuk ruang isolasi, kamar operasi, atau laboratorium. Ruang laktasi juga bukan ruang bersih dalam pengertian kelas kebersihan partikel. Karena itu angka tata udaranya tidak bisa dikutip dari tabel; ia harus ditetapkan sebagai keputusan desain yang beralasan, lalu dibuktikan dengan pengukuran.
Patokan yang kami pakai di proyek rumah sakit, dengan dasar yang disebutkan apa adanya: kelembapan dijaga pada rentang 30–50 persen mengikuti lampiran Permenkes 15/2013 karena rentang itu memang tertulis untuk ruang ini; suhu ditetapkan pada rentang kenyamanan termal ruang kerja biasa, bukan rentang ruang perawatan; udara buang ruang laktasi tidak digabungkan ke jalur buang toilet; dan pasokan udara tidak diambil dari koridor ruang isolasi atau area infeksius. Bila rumah sakit Anda memakai satu unit penanganan udara untuk sekelompok ruang penunjang, periksa apakah ruang laktasi berbagi jalur balik dengan ruang yang arah tekanannya negatif. Dasar perhitungan laju udara dan arti angkanya kami jelaskan pada panduan ACH atau air change per hour per ruangan.
Satu parameter yang tidak muncul di peraturan tetapi menentukan apakah ruangnya dipakai: privasi akustik. Ruang laktasi yang percakapan di dalamnya terdengar dari koridor akan dihindari pengguna, dan ruang yang tidak dipakai pada akhirnya berubah fungsi menjadi gudang. Penelitian kebijakan di beberapa kota mencatat persoalan ini sebagai temuan tersendiri: ruang tersedia dan memenuhi standar minimal, tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Angka kepatuhan dari lapangan
Data evaluasi di Indonesia menunjukkan hasil yang sangat bergantung pada instrumen penilaiannya, dan itu sendiri informasi penting. Penelitian implementasi standar ruang bangunan instalasi rawat jalan di RSUD Panembahan Senopati Bantul memberi ruang laktasi skor rata-rata 83,3 dan menyimpulkan ruang itu belum memenuhi standar, karena ambang yang dipakai adalah rata-rata 91 sampai 100 persen; ruang laktasi masuk lima ruang yang disebut memerlukan perhatian rumah sakit. Penelitian serupa di RSU Mitra Paramedika justru menilai ruang laktasinya memenuhi standar dengan rata-rata 100 persen.
Perbedaan itu perlu dibaca hati-hati: sebagian penelitian tersebut memakai Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 sebagai instrumen, sedangkan peraturan itu sudah dicabut oleh Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 sehingga angka teknisnya kini berstatus rujukan praktik, bukan kewajiban hukum. Di luar rumah sakit, studi di Sleman mencatat hanya 14 dari 25 ruang laktasi puskesmas yang diteliti sesuai standar, yaitu 56 persen, sementara studi kebijakan di Kota Malang mencatat 90 persen memenuhi standar minimal Permenkes 15/2013 dengan catatan pemantauan dan evaluasinya lemah. Pelajarannya untuk tim akreditasi: tentukan lebih dulu instrumen mana yang Anda pakai untuk menilai diri sendiri, dan pastikan instrumen itu masih hidup secara hukum.
Dinding, partisi, dan plafon ruang laktasi
Ruang laktasi menanggung beban yang tidak berat tetapi berulang: dibersihkan setiap hari, menerima uap dan cipratan air di sekitar wastafel, dan harus terasa bersih secara visual bagi penggunanya. Permukaan berpori yang menyerap air di sekitar wastafel adalah penyebab paling umum ruang ini terlihat kusam dalam dua tahun. Dinding dan partisi panel sandwich menjawab beban itu lewat permukaan mulus tidak berpori yang mudah dibersihkan tanpa sambungan terbuka yang menahan residu.
Lini panel kami mencakup dinding, partisi, dan plafon ruangan, dengan ketebalan 50–150 mm untuk semua jenis inti. Pada ruang laktasi, ketebalan hampir tidak pernah ditentukan beban termal karena ruang ini tidak didinginkan sedalam ruang perawatan khusus, apalagi cold room. Yang menentukan adalah kekakuan bidang agar partisi tidak bergetar saat pintu ditutup, kemampuan menanam jalur listrik untuk titik daya pompa ASI dan jalur air ke wastafel tanpa membentuk ceruk, serta detail sambungan: coving pada pertemuan dinding dan lantai, tepi rapat di sekeliling bukaan ventilasi, dan penetrasi pipa yang disegel. Untuk privasi akustik, partisi penuh dari lantai ke struktur lebih menentukan daripada jenis inti panelnya, karena kebocoran suara umumnya terjadi lewat celah di atas plafon, bukan lewat bidang panel.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah ruang laktasi rumah sakit wajib berukuran 3 x 4 meter?
Angka 3 x 4 m berasal dari Permenkes 15/2013 dan disertai frasa dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui. Jadi angka itu adalah titik awal, bukan plafon. Rumah sakit dengan jumlah karyawan perempuan besar atau kunjungan pasien obstetri tinggi perlu menghitung kebutuhan dari jumlah pengguna, bukan menyalin angka minimum.
Apakah satu ruang laktasi cukup untuk seluruh rumah sakit?
Peraturan tidak menetapkan jumlah. Secara praktis, satu ruang jarang cukup karena ada dua populasi pengguna dengan jalur berbeda, yaitu karyawan dan pengunjung, dan karena jarak tempuh menentukan apakah ruang itu benar-benar dipakai. Rumah sakit dengan gedung terpisah biasanya memerlukan lebih dari satu titik.
Bolehkah ruang laktasi berada di dalam area toilet karena di sana sudah ada air?
Sebaiknya tidak. Ketentuannya adalah tersedia wastafel dengan air mengalir di ruang laktasi, bukan ruang laktasi di dalam area toilet. Menyatukannya mencampur ruang penyiapan pangan bayi dengan ruang sanitasi, dan udara buangnya pun seharusnya tidak digabung.
Apakah ruang laktasi memerlukan filter HEPA atau tekanan positif?
Tidak ada ketentuan yang mempersyaratkan itu, dan kami tidak menemukan baris parameter desain khusus ruang laktasi pada standar ventilasi fasilitas kesehatan yang dapat kami akses. Yang perlu dipastikan adalah ruang ini tidak menerima udara dari area infeksius dan tidak berbagi jalur buang dengan toilet. Menambahkan filtrasi tingkat cleanroom di ruang laktasi adalah biaya tanpa dasar.
Dasar hukum mana yang harus kami tulis di pedoman internal sekarang?
Sebut PP 28/2024, khususnya ketentuan kewajiban penyediaan fasilitas khusus menyusui bagi tempat kerja dan sarana umum, sebagai dasar kewajiban, dan Permenkes 15/2013 sebagai acuan teknis yang masih berlaku. Hapus rujukan ke PP 33/2012 karena peraturan itu sudah dicabut, dan periksa ulang bila peraturan menteri pelaksana PP 28/2024 yang baru terbit.
Menyiapkan ruang laktasi yang lolos telusur
Ruang laktasi termasuk pekerjaan kecil dengan risiko temuan besar: biaya pembangunannya jauh di bawah ruang isolasi atau kamar operasi, tetapi ketidaksesuaiannya bisa menahan satu elemen penilaian di bab yang menuntut nilai penuh. Bila rumah sakit Anda sedang menyiapkan survei akreditasi, menata ulang ruang penunjang di area rawat gabung dan poliklinik, atau mengubah ruang lama menjadi ruang laktasi yang layak, tim kami dapat membantu menyusun kebutuhan ruang, konsep tata udara dan privasi akustiknya, serta spesifikasi dinding, partisi, dan plafon beserta detail sambungannya. Silakan mulai dari halaman kontak kami untuk menjadwalkan konsultasi teknis. Untuk konteks standar ruang rawat inap yang sering direncanakan bersamaan, lihat juga ulasan 12 kriteria KRIS kelas rawat inap standar.



